Pemerintah Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat memfokuskan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) tahun anggaran 2024 untuk membiayai penyelenggaran pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 2024.
Bupati Manokwari Hermus Indou mengatakan, fokus pembiayaan lain yang bersumber dari APBD tahun anggaran 2024 adalah untuk membiayai pembebasan lahan proyek infrastruktur strategis nasional.
Hermus mengatakan, dari total APBD Kabupaten Manokwari tahun anggaran 2024 sebesar Rp1,4 triliun, dibutuhkan sekira Rp100 miliar untuk mendukung penyelenggaran Pilkada 2024.
Serta, ucapnya, dari proses pembuatan dokumen perencanaan pengadaan tanah (DPPT) proyek srategis nasional alihtrase jalan dan jembatan menuju bandara dan pembangunan terminal Bandara Rendani, anggaran yang dibutuhkan diperkirakan mencapai lebih dari Rp100 miliar.
“Tahun ini tahun politik, jadi APBD kita fokuskan untuk pelaksanaan Pemilukada. Selain itu, beban APBD Manokwari juga untuk membiayai pembebasan lahan sejumlah proyek strategis ibu kota Provinsi Papua Barat,” ujar Hermus Indou kepada media di Manokwari.
Untuk Pilkada 2024, ucapnya, Pemda harus mampu membiayai penyelenggaraan pemilu seperti KPU, Bawaslu dan pihak keamanan TNI-Polri.
Ia mengatakan, anggaran untuk mendukung Pilkada 2024 akan menggunakan sebagian dari Dana Alokasi Umum (DAU) bebas dari pendapatan asli daerah (PAD) dalam APBD Kabupaten Manokwari tahun anggaran 2024.
Menurut Hermus, untuk mengakomodasi kebutuhan anggaran tersebut, maka Pemda Manokwari perlu melakukan pergeseran anggaran aston777 atau membenahi alokasi anggaran tiap organisasi perangkat daerah (OPD) yang termuat dalam APBD 2024.
Sehingga, setelah dilakukan pembenahan dan pergeseran anggaran dalam APBD, maka dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) dibagikan di masing-masing OPD yang direncanakan pada Maret 2024.
Ia menegaskan, meskipun Pemda Manokwari harus melakukan pergeseran-pergeseran anggaran demi mengakomodir kebutuhan prioritas tersebut, tapi program-program pro rakyat tetap dijalankan.
Program pemerintah untuk pendidikan, kesehatan, pemberian beasiswa, bantuan untuk UMKM, pemberdayaan ekonomi kerakyatan, subsidi pupuk petani, bantuan iuran BPJS Kesehatan dan BPJAMSOSTEK tetap dilaksanakan pada 2024.
“Ini resiko pembangunan. Program strategis pembenahan ibu kota Provinsi (Papua Barat) harus tetap jadi prioritas,” ujarnya.
“Daripada kita biayai program yang kecil-kecil tapi tidak berdampak lebih baik kita lakukan yang besar, uang kita konsentrasikan di situ, tapi tidak mengganggu hak masyarakat lain,” tandas Bupati Manokwari Hermus Indou.
No Comment